BIROKRASI HUKUM & POLITIK

Welcome to the Capitalist Country

Welcome to the capitalist country!

Jika kalimat ini saya sebutkan pada konteks Indonesia, maka para nasionalis–setidaknya yang memproklamirkan dirinya–pasti protes. Mungkin marah atau bahkan mengancam menyeret ke jalur hukum. Pancasilais–setidaknya yang mengaku-ngaku–mungkin menuduh saya sosialis, fasis atau komunis. Kenapa? “KARENA INDONESIA BUKAN NEGARA KAPITALIS! INDONESIA NEGARA PANCASILAIS!” Begitu rekaan kalimat yang kemungkinan besar mereka teriakkan.

Saya balik bertanya, “Taukah kamu arti kapitalis?” Kalau mereka bertanya balik kepada saya, katakanlah mereka sebenarnya tidak paham, maka akan saya suruh suwon ke mbah google saja. Hari gini kok repot… Nah, kalo pertanyaannya: mengapa saya anggap negara ini kapitalis? Maka saya bilang: lihatlah contoh-contoh berikut…

Anak yang punya duit cukup boleh kuliah di universitas negeri beken mana saja di negeri ini, bukannya anak pintar yang ekonominya pas-pasan. Tak ada lagi lubang jarum menuju surga bernama Sipenmaru atau UMPTN seperti jaman dulu. Alasannya: pembangunan dan kelengkapan fasilitas kampus yang butuh biaya besar. Bah, bukankah institusi negara dibiayai pemerintah?

Mau parkir lebih dekat ke pintu masuk mal-mal? Bayar lebih mahal. Artinya, tempat parkir strategis hanya untuk orang beduit, bukannya untuk yang lebih cepat datang atau orang berkebutuhan khusus. No money? Silakan jalan kaki lebih jauh, Brur…

Untuk perjalanan yang lebih lancar, relatif bebas macet, masuklah gerbang tol. Bayar tuh, kontribusi untuk investasi pembangunan dan pemeliharaannya. Eh, bukankah kelancaran transportasi umum kewajiban pemerintah kepada rakyatnya, si pembayar pajak? Ya, tapi jalan tol butuh investor (alias pemodal), Man

Untuk menikmati air, gas, bahan bakar minyak atau segala sesuatu kekayaan lain yang terkandung di perut bumi pertiwi, rakyat harus bayar mahal. Biaya pemurnian dan distribusinya kan tidak murah… Air minum, lebih bersih, yah lebih mahal. Yang punya uang sedikit? Silakan nikmati air hasil bor atau suling sendiri.

Penangguhan tahanan boleh diganti dengan jaminan uang yang jumlahnya lumayan. Artinya, kebebasan, meski untuk selama proses hukum, hanya hak orang yang punya uang lebih. Yang tak punya uang? Meringkuklah di sel…

Sakit. Agar bisa diterima dan segera dilayani dalam konteks non BPJS, segeralah setor deposit. Alasannya tentu masuk akal: biaya pembangunan dan operasional rumah sakit swasta adalah murni dari swasta. Orang miskin, meski sekarat karena kecelakaan di jalan pun tak bisa sembarangan diantar ke rumah sakit terdekat. Harus dicek lebih dahulu, rumah sakitnya minta deposit gak? Nah, bahkan yang memiliki fasilitas BPJS juga tidak seenaknya nginap di rumah sakit. Ada pagu untuk tiap penyakit, jadi meski belum sehat pun, jika pagu sudah mentok silahkan keluar dari rumah sakit. Gak usah dibahas lagi jenis dan merek obat yang dikonsumsi.

Meninggal? Harus punya ahli waris yang siap menyewa “rumah masa depan” dan jangan lupa diperpanjang, ya… Sebab kalau tak diperpanjang, rumahnya bisa diisi penyewa lain.

Kesehatan, pendidikan, pemakaman dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya kini dihitung dengan besaran modal. Siapa pemodal-pemodal yang telah banyak membangun fasilitas untuk negeri itu? Swasta? Sekarang aku balik bertanya, “nah, paham ekonomi yang bergantung pada pemodal yang notabene berhitung tentang pengembalian modal bahkan keuntungannya itu, apa namanya ?”

Please follow, like, and share this page:

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *