HUKUM & POLITIK

Ke Luar Negeri untuk Melihat Indonesia

Untuk para handai tolan di nusantara…

1 Maret pasti mengingatkan kita akan serangan besar-besaran menjelang fajar ke kota Yogyakarta di tahun 1949 untuk mengirim sinyal ke dunia internasional bahwa angkatan bersenjata Indonesia masih kuat. Serangan umum itu mengingatkan saya pada presiden kedua, Soeharto. Anda tahu kenapa kan? Ya, karena klaimnya memimpin serangan itu. Kemudian tentu saja mengingatkan saya lagi pada sang proklamator, Soekarno, yang disuksesi Soeharto, lalu mundur kembali pada saat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada momen ini saya pun teringat pula bahwa Prof. Rhenald Kasali pernah menulis tentang para mahasiswa yang dia paksa untuk membuat paspor dan pergi ke luar negeri. Beliau bilang, orang yang tidak pernah ke luar negeri itu akan kesepian, cupet, terkurung dalam kesempitan, jadi dosen atau pemimpin yang steril. Pilihan kata dalam tulisan itu memang keras seperti jari mencolok mata. Seakan meluapkan kejengkelannya terhadap orang-orang yang diibaratkan katak dalam tempurung lalu berteriak-teriak menggema dalam ruang batok kelapa sempit itu sehingga memekakkan telinga.

Konteks guru besar Universitas Indonesia itu tentang berpergian ke luar negeri pada tulisannya memang luas. Mulai dari memupuk keberanian, percaya diri, bahasa Inggris, hingga inovasi. Tetapi saya tertarik pada aspek kebangsaan, yang menurutnya, jika anak-anak di perbatasan Kalimantan diajak gurunya melintas ke negara tetangga maka anak-anak itu bisa langsung belajar PPKN secara nyata setelah melihat ketertinggalan daerahnya dalam infrastruktur dan fasilitas sosial lainnya dibanding negara tetangga tersebut. Atau bagaimana pengalaman para mahasiswa UI yang diajaknya melihat pertarungan penduduk miskin Thailand dan Vietnam melawan globalisasi di Chiang Mai.

Dalam pertarungan saya sendiri di negara ujung selatan bumi ini, saya kerap “dipaksa” untuk bertemu dan berdikusi dengan banyak mahasiswa dari berbagai negara. Kesulitan speaking dan listening pun kemudian terabaikan setelah tenggelam dalam tukar-menukar pengalaman dan pandangan tentang politik dan kebijakan publik di negara masing-masing.

Lupakan timur tengah dan gejolak perangnya, tepikan Korea Utara dengan isolasinya, sebab tidak ada mahasiswa dari sana di kelas saya. Teman-teman saya berasal dari negara yang relatif berjalan normal dan sedang membangun. Teman-teman dari Myanmar misalnya, mereka bercerita tentang bayangan junta militer di tengah kenikmatan demokrasi yang baru dirasakan sekitar sembilan tahun. Teman dari Filipina menceritakan “persaingan” dua etnis besar mulai dari bahasa nasional hingga presiden.

Sahabat dari Laos menjelaskan sistem politik satu partai yang harus mereka pilih di setiap pemilu. Teman lain dari Thailand berbagi fakta belasan kudeta militer yang sudah terjadi di negaranya belum termasuk percobaan yang gagal. Teman kompak saya dari Afrika Selatan mengeluhkan pemilu yang hanya memilih partai lalu kemudian partai pemenang menguasai pemerintahan dengan menunjuk para eksekutif pilihannya. Persis seperti sistem yang sudah Indonesia tinggalkan dua puluh tahun yang lalu setelah reformasi.

Selandia Baru sendiri sesungguhnya tak jauh berbeda. Salah seorang staf ahli Perdana Menteri Selandia Baru yang juga mengambil program yang sama dengan saya menjelaskan bahwa mereka hanya memilih partai politik kemudian partai pemenang yang mendudukkan kadernya di kursi perdana menteri secara absolut dengan masa tugas hanya tiga tahun yang sewaktu-waktu bisa diganti oleh partai itu sendiri. Bahkan Selandia Baru tidak memiliki konstitusi seperti UUD 1945 yang dipunyai Indonesia sejak merdeka dulu, konon Pancasila. Takjubnya, yang mengingatkan saya bahwa punya Pancasila adalah seorang teman New Zealander yang pernah tinggal di Aceh dua tahun pada masa disaster response tsunami di pertengahan tahun 2000an.

Dengan sedikit bangga saya menceritakan kepada mereka bahwa para pemimpin Indonesia di berbagai level pemerintahan sudah dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan sedikit menyindir pula, saya katakan bahwa mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk partai karena partai tidak dapat mencopotnya. Sampai-sampai ada kepala daerah yang berani berseberangan dengan sikap partainya sendiri.

Indonesia tentu belumlah sempurna. Masih banyak kekurangan di sana-sini. Masih terdapat kesenjangan. Masih ada ketidakpuasan masa lalu di ujung timur dan barat nusantara. Masih banyak “PR” di birokrasi dengan pelayanan publiknya. Korupsi, narkoba, dan banyak isu lain. Perkembangan politik dan demokrasi kita masih ibarat anak remaja yang baru bereuforia dengan sedikit kebebasannya namun ternyata masih labil. Maklumlah masa pancaroba, kan… Masih tahap pencarian jati diri.

Tetapi tanpa mengurangi rasa hormat kepada negara para sahabat tersebut, terselip rasa syukur dalam hati kami para mahasiswa Indonesia bahwa bangsa kita sudah sedang melangkah ke depan dalam hal demokrasi dan sistem politik. Sejak melewati masa kelam dalam tudingan “komunis” yang mengerikan di paruh akhir dekade enam puluhan, relatif kita semua bisa makan enak dan tidur nyenyak hingga sekarang.

Ada satu sesi dimana kami diminta berandai-andai jika bisa memilih kapan ingin dilahirkan dan di mana. Teman-teman dari Asia Tenggara ada yang memilih tahun enam puluhan, bahkan ada yang sebelum masehi. Sebagian besar yang hadir memilih negara skandinavia yang terkenal dengan indeks kebahagiaannya. Saya sendiri merasa cukup puas lahir di Indonesia menjelang tahun delapan puluhan, atau mungkin mundur sedikit sepuluh tahun ke belakang mengingat kestabilan (relatif) politik dan ekonomi yang terjadi hingga saat ini, dipotong tiga tahun huru-hara masa reformasi dan lepasnya Timor Leste yang menyedihkan.

Benar kata Prof. Kasali, melancong ke luar negeri bukan hanya akan membuka mata kepala tetapi juga mata hati kita. Melihat negeri kita dari seberang memberikan perspektif yang lebih luas dalam menyikapi perbedaan preferensi calon presiden dan kepala daerah. Melihat lebih jelas akan jejak-jejak para pendiri negara yang sudah menghantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan sekaligus meletakkan pondasi kokoh bernama Pancasila dan UUD 1945 yang banyak negara tidak memilikinya.

Besyukurlah dengan apa yang kita nikmati sekarang ini: kedaulatan, demokrasi, pemerintahan sipil, perdagangan internasional, investasi, pariwisata, lapangan pekerjaan, sandang-pangan-papan yang masih relatif terjangkau, kesehatan, pendidikan, dan satu hal yang paling berharga dari semuanya adalah saat kita bangun di pagi hari lalu keluar dari pintu rumah, menemui negara dalam keadaan damai. Jangan buang kenikmatan yang sudah Tuhan anugerahkan ini karena nafsu sesaat seekor katak dalam tempurung.

Wellington, 1 Maret 2019

 

Ilustrasi: presidenri.go.id

Tulisan Rhenald Kasali bisa dibaca di: https://indonesiamengajar.org

Please follow, like, and share this page:

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *